Bahkan seorang pembaca detikFinance, berinisial 'J' berupaya agar masalah konflik antara penghuni dengan pengembang rusun diketahui, dan bisa dicarikan jalan keluarnya oleh Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi).
"Tolong bantuan dan pantauan dari pemerintahan yang baru Bapak Joko Widodo untuk kami penduduk yang juga mendukung Bapak di pilpres. Kami yang tinggal di rusun ini juga rakyat biasa," kata J dalam surat elektroniknya, Kamis (2/10/2014)
Ia berharap, pemerintahan Jokowi nanti bisa menegakkan aturan soal UU No. 20 Tahun 2011 tentang rusun. Sehingga para penghuni bisa membentuk sendiri Pengelola Penghuni Rumah Susun (PPRS), tanpa pengembang yang cenderung merugikan penghuni rusun. Dengan membentuk PPRS sendiri, penghuni berharap biaya hidup di apartemen tak lagi 'mencekik'.
"Kami dipukul rata dianggap orang berada yang bisa diperas mati-matian oleh pengembang atau pengelola. Tolong perhatiannya juga untuk kami Pak Jokowi. Semoga ada solusi untuk kami para pemilik dan penghuni rusun se-Indonesia," katanya.
J mengaku, memiliki rusun di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, dan sudah tinggal di sana sejak 2011. Selama 3 tahun hidup di rusun, banyak beban yang harus ditanggung dengan tarif yang tinggi, seperti tarif listrik. J mengaku sudah berupaya berhemat dalam menggunakan listrik seperti menekan pengoperasian mesin cuci, AC, hingga TV, namun tagihan bulanan listrik di rusun menurutnya tetap tinggi.
"Yang anehnya, pembayaran listrik kami setiap bulan bisa mencapai Rp 400.000-Rp550.000! Dan yang anehnya lagi biaya listrik tersebut selalu terjadi tren kenaikan setiap 2 bulan sekali walapun dengan pemakaian listrik kami yang sama hematnya setiap hari," katanya.Next
(hen/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
