Aksi tunggu ini terlihat dari penunda sejumlah aksi korporasi hingga dilantiknya pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Jadi memang pelaku usaha itu wait and see (melakukan aksi tunggu)," kata Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Franky Sibarani saat dihubungi detikFinance, Sabtu (4/10/2014).
Ia menyebut, meskipun kondisi politik sedang panas, namun hal itu masih terjadi di level legislatif di DPR, sehingga tidak menjadi perhatian utama kalangan usaha.
Ia berpendapat, yang diperhatikan pengusaha sebenarnya adalah di Eksekutif yang saat ini berada di bawah Kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Nah, SBY sendiri kan kita tahu tidak akan melakukan kebijakan-kebijakan yang apakah itu menaikkan harga BBM atau lainnya yang signifikan, sehingga cenderung tidak ada hal yang perlu direspon oleh pengusaha setidaknya 16 hari ke depan hingga tanggal 20 Oktober mendatang. Sampai Pak Jokowi dilantik," tutur dia.
Ia menyebut, karena tidak ada hal yang bisa diharapkan hingga pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II ini berakhir periode jabatannya, maka saat ini investor lebih memilih untuk menunggu bagaiman komposisi kabinet di pemerintahan Jokowi-JK.
"Apakah menterinya investor friendly atau tidak. Kebijakan apa yang akan dikeluarkan dan lain sebagainya. Karena begini, yang lebih dibutuhkan pelaku usaha itu kan kepastian hukum, kepastian kebijakan," sebut dia.
(ang/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
