Pengusaha Ingin Pemerintah dan DPR Akur

Jakarta -Pasca pemilihan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pasar keuangan mengalami gejolak. Pelaku pasar berasumsi bahwa wakil rakyat yang dipimpin kubu lawan kemungkinan akan menjegal berbagai kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Raja Sapta Oktohari berpendapat, agar kepercayaan pasar bisa kembali maka pemerintah dan anggota dewan harus 'akur'.


"Pemerintah dan DPR meskipun berasal dari kubu yang berbeda tetapi mereka harus menemukan titik temu. Mereka harus akur," kata Okto saat dihubungi detikFinance, Sabtu (4/10/2014).


Ia mengatakan, kedua kubu harus bisa meredam egonya agar masyarakat tidak menjadi korban.


"Kalau terus-terusan berseteru kan nanti kebijakan nggak ada yang jalan. Kalau kebijakan nggak jalan, pembangunan dan perekonomian akan terganggu. Ujung-ujungnya masyarakat yang jadi korban," kata dia.


Meskipun demikian, kondisi ini menjadi pengalaman berharga yang dimiliki bangsa Indonesia yang belum tentu dimiliki negara lain.


"Ini semua proses, bagian dari proses yang mau tidak mau harus dijalani. Hal ini baru pertama kali terjadi di Indonesia, jadi bisa buat pengalaman yang berharga. Tapi jangan lama-lama seperti ini, kedua kubu haru rela meredam agar menemukan titik temu," pungkasnya.Next


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!