"Dulu waktu saya Wapres, subsidi listrik hanya Rp 40 triliun, sekarang Rp 100 triliun, banyak sekali. Dana sebanyak itu cukup untuk bangun pembangkit listrik 10.000 MW," ungkap JK di acara National Conference on Electrical Power Business & Techology, Jakarta Convention Centre, Jakarta, Kamis (2/10/2014).
JK mengatakan, ke depannya, pemerintah baru akan memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik tanaga uap (PLTU) sebanyak 25.000 MW per 3 tahun, sehingga tidak ada lagi penggunaan pembangkit diesel (BBM).
"Kita cari yang cepat dari Tiongkok, pembangkit mereka cepat dan murah, memang ada yang salah dari Tiongkok? kita minta kualitasnya yang asli jangan yang KW-4. Bisa juga kan gear-gear mesinnya diganti dengan buatan Amerika, nggak ada masalah, yang penting cepat karena kita harus bangun banyak pembangkit listrik banyak kalau mau selamat," ungkpanya.
Ia menceritakan, waktu memutuskan program pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap I, dirinya cukup bicara 10 menit dengan Presiden Tiongkok saat itu.
"Kita mau bangun listrik saat itu nggak ada uang, makanya saya datang ke Presiden Tiongkok bicara cuma 10 menit keluar pinjaman US$ 10 miliar, yang penting proyek itu ada garansi dari pemerintah. Kekuatan pemerintah itu ada ditandatangan," ujarnya.
"Apalagi saat 10.000 MW tersebut, kalau kita pakai produk China kalau rusak kita nggak perlu bayar, mereka harus ganti kerusakan mesinnya. Kalau kita pakai dari yang lain kita tetap harus bayar kalau rusak," tutupnya.
(rrd/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
