Ini Saran untuk Jokowi-JK Agar RI Swasembada Pangan

Jakarta -Diskusi para pakar ekonomi pertanian soal ketahanan pangan di Gedung Bulog, Jakarta menghasilkan beberapa rekomendasi. Harapannya rekomendasi mereka bisa dipakai oleh pemerintahan Presiden Jokowi-JK 2014-2019.

Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhapi) Bayu Krisnamurthi menuturkan kesimpulan pertama adalah pemahaman definisi pangan. Pangan bukanlah padi, tapi pangan adalah produk hasil pertanian yang sudah barang jadi.


Sehingga penyusunan rencana ketahanan pangan berdasarkan permintaan masyarakat. Kemudian baru dihitung produksi dan upaya pemenuhan kebutuhannya.


"Jadi disebut pangan itu ketika dimakan manusia. Makanya ada sisi permintaan. Ini yang jauh lebih menentukan apa yang dimaksud soal ketahanan pangan itu sendiri," ujarnya pada diskusi ketahanan pangan di Gedung Bulog, Jakarta, Kamis (2/10/2014)


Kedua, adalah pendekatan produksi melalui kuantitas dan kualitas. Karena untuk kalangan kelas menengah, persoalan pangan tidak lagi masalah kecukupan. Melainkan adalah gaya hidup, sehingga sangat peduli akan kualitas pangan.


"Pendekatan itu tidak hanya soal produksi, tapi juga harus sekaligus variabel kualitas," sebutnya.


Peningkatan kualitas, menurut Bayu harus didorong dari petani. Pemerintah memiliki tugas untuk membina para petani untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas.Next


(wij/hen)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!