"Kenapa harus 10.000 MW saat itu? Karena kalau negara ini mau selamat tidak ada krisis listrik lagi, harus dibangun minimal 10.000 MW per 3 tahun. Karena ekonomi tumbuh 1% listrik harus tambah 1,5%. Belum lagi penduduk kita tumbuh 1,5% tiap tahunnya," kata JK di acara National Conference on Electrical Power Business & Techology, Jakarta Convention Centre, Jakarta, Kamis (2/10/2014).
Namun, awal program 10.000 MW, kata JK, ditolak oleh PLN, karena BUMN ini sudah memiliki program sendiri sesuai RUPTL PLN.
"Tapi justru orang PLN tidak setuju, malah mereka nawar 3.000 MW Pak. Saya bilang, ini yang minta Wapres, jangan kau tawar-tawar," ujarnya.
Apalagi pada saat itu, PLN banyak menggunakan BBM, karena jumlah pembangkit dieselnya mencapai 7.000 MW. Pembangkit listrik 10.000 MW dalam program JK adalah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), yang menggunakan batu bara, dan harga produksi listriknya jauh lebih murah daripada pakai BBM.
"Itu diesel PLN 7.000 MW harus dihentikan, dengan PLTU batu bara. Karena diesel PLN itu yang merusak neraca keuangan PLN. Tidak hanya itu, mereka pakai BBM yang bayar kan negara, negara yang terus rugi PLN terus pakai BBM," ungkapnya.
JK menambahkan, melihat kondisi listrik Indonesia saat ini, pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW per tiga tahun adalah keharusan, kalau mau terhindar dari krisis listrik.
"Makanya sekarang kalau mau selamat kita harus bangun 10.000 MW per 3 tahun. Pak kebanyakan nanti kelebihan? Tidak masalah jadikan saja cadangan, Singapura saja punya 120% cadangan listrik, kita hanya di Jawa yang punya cadangan listrik sebanyak 30%," tutupnya.
(rrd/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
