Salah satunya adalah program Keluarga Berencana (KB). Program Orde Baru tersebut dihentikan setelah reformasi. Karena pemegang kekuasaan yang baru menilai, kebijakan itu tak penting.
"Di Indonesia sangat sulit meneruskan satu kebijakan antara pemerintah, Misalnya KB," kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Hotel Nikko, Nusa Dua, Bali, (11/10/2014)
Pentingnya program KB, menurut Bambang, adalah untuk mengendalikan lonjakan penduduk Indonesia. Jumlahnya saat ini mencapai 250 juta orang. Diperkirakan 15 tahun mendatang akan bertambah menjadi 300 juta orang.
Meski seringkali disebut sebagai bonus, tapi bila tanpa kontrol pemerintah, akan menjadi berbahaya. Karena populasi besar menuntut negara untuk menyediakan kebutuhan masyarakat secara cukup.
Seperti kebutuhan pangan, energi, trasportasi, air bersih, tempat tinggal, hingga gaya hidup. "Kalau masalah KB bisa dilanjutkan pada masa 2000-an, maka saya rasa kita nggak akan sepanik sekarang," ujarnya.
Ia menilai pola tersebut harus dapat diubah. Tidak mungkin setiap lima atau sepuluh tahun, kebijakan jangka panjang Indonesia harus terus berganti. Sementara risiko yang dihadapi semakin lama semakin dekat.
"Namanya kebijakan nggak menyelesiakan dalam jangka pendek. Dia pasti butuh 5-10 tahun, jadi kalau nggak konsisten ngggak menyelesaikan," terang Bambang.
(mkl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
