Tenangkan Pelaku Ekonomi, KMP: Kami dan KIH Tidak Saling Jegal

Jakarta -Kondisi politik saat ini dinilai investor dan pelaku ekonomi sedang panas, karena adanya dua kubu di parlemen. Pihak Koalisi Merah Putih (KMP) menyatakan, tidak ada saling jegal.

"KMP dan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) ini jangan dibuat berbenturan harusnya dibuat kerjasama di dalam persaingan yang sehat. Kita tidak saling jegal. Saya yakin ini bisa dilakukan," kata Wakil Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo dalam diskusi bertema 'Prediksi Ekonomi Di Tengah Polarisasi Politik Nasional' di Restoran Jambal Roti, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/10/2014).


Mengenai tendensi politik antara KIH dan KMP yang 'panas', Dradjad setuju kedua belah pihak segera akan menurunkan tensi politik. Untuk itu, perlu dibuat sebuah komunikator yang menjembatani kepentingan antara KIH dan KMP.


"Syaratnya harus ada komunikasi politik yang efektif antara kedua kubu. Saya yakin ini bisa terjadi. Kenapa komunikasi ini penting? Ini pengalaman Amerika ada komunikator yang menjembatani untuk menggolkan program. Kita komunikasinya salah, yaitu tarik menarik kubu," paparnya.


Cara ini pernah dilakukan Presiden AS Barack Obama (Partai Demokrat), saat membentuk kabinet, di mana ia menunjuk satu orang dari Partai Republik menjadi menteri dan sebagai komunikator. Lewat cara itu, hampir semua kebijakan Obama tidak ada yang dijegal oleh Partai Republik yang berkedudukan sebagai oposisi.


"Di Amerika ada 7 kasus mereka menarik Republik, terakhir Obama mencabut senator dari Partai Republik untuk menjadi menteri pertahanan dan keamanan. Hal itu dilakukan agar komunikasi (pemerintah dan oposisi) tetap intensif," imbuhnya.


Dradjad juga menilai, masyarakat dan pelaku ekonomi tidak perlu khawatir, karena KMP menguasai parlemen (DPR dan MPR). KMP akan proporsional, tetap mendukung program kerja Jokowi selama itu mensejahterakan rakyat.


"Jujur saja, kami sebagai KMP dihajar terus. Orang mengatakan KMP rakus karena menguasai seluruh parlemen. Loh kami kan nggak masuk ke kabinet. Jadi kalau setelah ini KMP menyapu semua komisi, ini sudah menjadi bagiannya. Jadi lembaga eksekutif 100% milik KIH, KMP punya 100% lembaga legislatif. Ini adalah persaingan yang sehat bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.


(wij/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!