Politik 'Panas', Bagaimana Sebaiknya Jokowi Pilih Menteri Ekonomi?

Jakarta -Situasi politik dalam negeri makin panas. Dua koalisi kini terbagi menjadi dua kubu, yaitu eksekutif dan legislatif.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memimpin pemerintahan melalui presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). Sementara Koalisi Merah Putih (KMP) menguasai pimpinan DPR dan MPR.


Pelaku pasar modal saat ini masih menunggu nama-nama yang akan muncul dalam kabinet pemerintahan Jokowi. Awalnya, pelaku pasar saham ingin jajaran menteri yang seluruhnya berasal dari profesional.


Namun melihat situasi politik seperti sekarang ini, Ekonom Senior Standar Chartered Bank, Fauzi Ichsan, melihat pelaku pasar ingin menteri yang bisa menjalankan kebijakan Jokowi tanpa terhadap DPR.


"Awalnya memang yang diharapkan menteri-menteri itu bisa dari profesional. Namun melihat situasi sekarang investor rela kaum profesional dan teknokrat porsinya bisa dikurangi," ujarnya kepada detikFinance, Kamis (9/10/2014).


Jokowi juga sebaiknya menempatkan menteri dari partai yang bisa kompromi dengan DPR sehingga kebijakan pemerintah jalan terus. Meski demikian, pelaku pasar tetap ingin menteri ekonomi dipegang oleh profesional.


"Selama kebijakan Jokowi masih bisa dijalankan, tidak masalah menteri berasal dari partai," ujarnya.


Beberapa kementerian yang menurutnya perlu dipimpin profesional adalah yang mengatur kebijakan ekonomi, seperti Kementerian ESDM, Pertanian, BUMN, Menko Perekonomian, dan lain-lain.


"Namun ada juga posisi yang non strategis, seperti Kementerian Sosial, Desa Tertinggal, Pemberdayaan Wanita, ini tidak masalah kalau dari partai," tambahnya.


(ang/dnl)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!