Alasannya, arah kebijakan pemerintahan baru sesuai dengan kebutuhan. Seperti revitalisasi industri, perbanyak wirausaha muda, perbaikan sektor pertanian, dan pengembangan sektor jasa.
"Saya rasa presiden selanjutnya sudah memastikan akan menjalankan agenda tersebut," ujar profesor pemenang Nobel Ekonomi ini dalam seminar bertajuk Growth Strategy for a Rising Indonesia di Hotel Nikko, Nusa Dua, Bali, Sabtu (11/10/2014)
Di samping itu juga, kebijakan penghentian ekspor sumber daya alam dalam bentuk mentah harus dilakukan. Harus ada upaya dari pemerintah dan pihak-pihak terkait, mendorong penciptaan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan.
Kebijakan itu nantinya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi berkualitas. Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir dapat tercapai dari setiap persentase ekonomi yang tumbuh.
"Saya sangat optimistis dengan Indonesia, karena peluang itu benar-benar nyata di sini," tegas ekonom kelahiran 9 Februari 1943 ini.
Terkait dengan rencana kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed, Stiglitz menilai, tidak ada yang bisa menghindari dampaknya. Apalagi untuk negara dengan ekonomi terbuka seperti Indonesia.
Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) harus bekerjasama, memastikan aliran dana itu tidak keluar dari Indonesia. Tentunya dengan memberikan kenyamanan kepada pelaku pasar keuangan.
"Ini adalah konsekuensi dari ekonomi terbuka dan Indonesia juga menganut sistem itu. Jadi semuanya akan terkenda dampaknya," paparnya.
(mkl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
