Situasi Politik 'Panas', Ini Saran Kepala BKPM ke Jokowi

Jakarta -Kondisi ekonomi Indonesia dalam beberapa hari terakhir terlihat berbeda. Pelaku pasar merespons negatif perkembangan politik yang memanas, dan dikhawatirkan bisa menghambat kinerja pemerintahan baru pimpinan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar menilai dinamika politik saat ini adalah fakta yang sulit dihindari di negara demokrasi. Oleh karena itu, dia ingin agar pemerintahan Jokowi nanti lebih fokus pada pembangunan, tidak perlu terlalu banyak mengurusi politik.


"Kondisi politik saat ini sudah menjadi sebuah realitas, menjadi fakta. Perhatian dialihkan bagaimana pemerintah baru nanti membuat kebijakan untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia," papar Mahendra saat berdiskusi dengan media di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/10/2014).


Mahendra menyebut, Jokowi harus membuat kebijakan-kebijakan yang mendorong peningkatan investasi. Misalnya mendorong pembangunan infrastruktur dan perbaikan pasar tenaga kerja.


"Keberpihakan untuk mendorong infrastruktur. Lalu kaitan dengan menyehatkan kondisi sistem tenaga kerja. Ini harus didorong ke sana," imbuhnya.


Meski begitu, Mahendra mengakui bahwa situasi politik Tanah Air yang memanas di luar perkiraan investor.


"Persoalannya adalah hal tadi tidak sama sekali diperkirakan oleh para pengusaha ataupun investor di pasar modal. Maka tentu menjadi hal yang mempengaruhi dari sikap dan posisi mereka," paparnya.


Dengan situasi politik seperti sekarang, maka Mahendra memprediksi hal ini akan kembali terulang di 5 tahun mendatang. Fenomena semacam ini akan dilihat dan dipelajari oleh para investor.


"Perkembangan yang ada perpolitikan, baik itu di DPR dan MPR dalam susunan pimpinannya, adalah suatu realitas politik Indonesia yang terjadi mungkin di 5 tahun ke depan," tuturnya.


(wij/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!