Mayoritas lahan yang harus dibebaskan untuk pembangunan tol sepanjang 17 km ini merupakan lahan milik PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II), yaitu mencakup 70% dari 17 Km. Ia menilai tak akan terlalu sulit untuk membebaskan lahan milik PTPN II karena secara prinsip, PTPN II telah mengirim surat ke Kementerian BUMN soal pelepasan aset.
"Kita fokus yang 70%-nya dulu," kata CT ditemui di sela-sela pencanangan 3 proyek infrastruktur di Sumatera, di Binjai, Sumatera Utara, Jumat (10/10/2014).
Sedangkan 30% sisanya adalah lahan dan bangunan milik warga. Saat ini, proses sosialisasi dan musyawarah terus dilakukan agar warga bersedia lahannya dipakai untuk pembangunan Tol Trans Sumatera.
Namun bila warga menolak dibebaskan lahannya, maka konsep pembangunan jalan tol Medan-Binjai akan dibuat melayang (elevated), agara tidak terlalu banyak memakan lahan milik warga di kawasan Medan, Sumatera Utara.
"Tadi disampaikan, kalau pembebasan unsur masyarakatnya susah. Kita akan bangun elevated, jadi jalan tolnya layang. Cukup tiangnya saja. Jadi saya bicara sama masyarakat. Kalau sulit ada masalah, kita bangun di atas," tuturnya.
Di tempat yang sama, Direktur Utama Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra mengatakan 70% lahan milik PTPN II sebagian besar berada di kawasan Binjai, sedangkan 30% rumah warga berada di kawasan yamg menuju ke Kota Medan.
"Yang mau ke kota Medan" tuturnya.
Seperti diketahui dari sekian Total 2.600 Km Tol Trans Sumatera, akan dibangun ruas Medan-Binjai sepanjang 17 Km di bawah konsorsium PT Hutama Karya. Hari ini merupakan proses peluncuran, belum sampai tahap groundbreaking, targetnya pada Maret 2017 ruas ini bisa selesai dibangun.
(zul/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
