Momen ini terbilang penting dan riskan, karena investor berada di dua pilihan, apakah tetap berlanjut berinvestasi di Indonesia atau relokasi ke negara lain.
"Setelah itu tentunya setelah kabinet terbentuk apalagi kabinet tersebut mengakomodasi politisi dari koalisi merah putih (KMP), otomatis setelah itu kebijakan yang ditunggu investor adalah kenaikan harga BBM," ungkap Ekonom Senior Standar Chartered Bank, Fauzi Ichsan, dalam diskusi bertema 'Prediksi Ekonomi Di Tengah Polarisasi Politik Nasional' di Restoran Jambal Roti, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/10/2014).
Menurut Fauzi, sekarang yang ditunggu, apakah Jokowi berani menaikkan harga BBM subsidi setelah dilantik dan membentuk kebinet. Bila tidak menaikkan harga BBM subsidi, maka dipastikan ruang gerak fiskal APBN akan semakin sempit.
"Karena memang ini lah yang jadi patokan, apakah Jokowi ini berani atau tidak untuk ambil keputusan yang pahit demi menyelamatkan APBN. Karena tadi saya bilang, tim ekonomi Jokowi berkomitmen tidak merevisi Undang-undang Keuangan Negara yang membatasi defisit di APBN yang sudah 3% dari PDB, sehingga dengan defisit APBN kali ini yang sudah 2,5% dari PDB, dan naik terus akibat meledaknya subsidi BBM," paparnya.
Fauzi menilai, program subsidi BBM yang ada saat ini tidak lagi tepat sasaran. Bayangkan saja, 80% subsidi BBM justru dinikmati oleh orang kaya.
Kemudian, lanjut Fauzi, lifting atau produksi minyak mentah Indonesia hanya 800.000 barel per hari, sementara konsumsi BBM mencapai 1,5 juta barel per hari. Dilihat dari harga, Pertamina membeli BBM dengan harga Rp 12.000 per liter, sedangkan dijual hanya Rp 6.500 per liter, jadi selebihnya adalah subsidi.Next
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
