"Sedang kita persiapkan untuk membangun 1.000 unit SPBU mobile khusus untuk nelayan tahun ini," kata Jero di Ruang Rapat Komisi VII DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5/2013).
Jadi 1.000 SPBU tersebut bertujuan agar nelayan semakin mudah mendapatkan BBM subsidi. "Agar nelayan makin mudah mendapatkan BBM subsidi, 1.000 SPBU itu semuanya solar," katanya.
Namun rencana ini dipertanyakan Komisi VII DPR, salah satunya dari Aspiani anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, di Kalimantan Selatan Nelayan sangat dekat dengan lokasi pertambangan.
"Jangan sampai solar yang didapat dengan mudah oleh nelayan nantinya mudah juga dijual ke perusahaan tambang," ucap Aspiani.
Apalagi, kata Aspiani, BPH Migas sendiri tidak pernah datang ke nelayan di Kalimantan Selatan untuk mengecek dan melakukan pengawasan.
"BPH Migas sendiri tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, kalau benar saja pengawasannya saya rasa nelayan tidak pernah sulit mendapatkan BBM subsidi," katanya.
Jero mengungkapkan dalam rapat tersebut, kuota BBM subsidi tahun ini tidak bakal cukup. "Tahun 2011 kuota BBM subsidi mencapai 41,79 juta KL (kiloliter), 2012 kuotanya 45,07 juta KL tahun ini cuma nambah sedikit yakni hanya 46 juta KL, padahal sejak awal kita memperkirakan konsumsi BBM subsidi tahun ini mencapai 48 juta KL," ujar Jero.
Dikatakan Jero, jadi sejak dari awal DPR-Pemerintah menentukan kuota BBM subsidi tahun ini sudah dirasa akan lebih kuotanya.
"Kenapa bisa lebih, ya pertimbangannya tahun ini ada tambahan mobil 1,1 juta/tahun, motor bertambah 7,1 juta unit/tahun, itu pasti minum BBM semua, anggaplah yang dikonsumsi yang subsidi semua," ujar Jero.
Belum lagi, pertumbuhan ekonomi 6,2% itu juga menyumbang meningkatkan konsumsi BBM subsidi. "Apalagi masih terjadi penyalahgunaan BBM subsidi khususnya solar," katanya.
Jadi, kata Jero, diperkirakan realisasi BBM subsidi tahun ini untuk premium bisa lewat sebesar 5,38%, solar lebih 6,09%. Namun, Jero tidak tegas mengatakan untuk menambah kuota BBM subsidi tahun ini.
Dalam rapat dengan DPR hari ini membahas masalah distribusi BBM subsidi, Jero didampingi Wakil Menteri ESDM, Direksi Pertamina, Kepala BPH Migas.
(rrd/dnl)
