Seperti diketahui, program RFID dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Inti (Persero) selaku pihak yang melakukan pemasangan RFID sebanyak 100 juta kendaraan se-Indonesia.
Dahlan menjelaskan, program RFID terpaksa lamban pemasangannya, karena melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Pasalnya saat kontrak pengadaan alat RFID, PT Inti yang memperoleh kontrak dari Pertamina masih memakai kurs dolar Rp 9.000, sedangkan berjalannya waktu rupiah melemah ke angka Rp 12.000. Akibatnya PT Inti terpaksa menghentikan impor alat RFID, karena kesulitan keuangan mendatangkan alat canggih pembebasan BBM tersebut dari luar negeri.
"Ya keburu dolar naik jadi perhitungan berubah sehingga PT Inti mengalami kesulitan dengan harga lama," kata Dahlan usai rapim Kementerian BUMN di Kantor Pusat PT Bahana, Jakarta, Kamis (20/3/2014).
Program pemasangan RFID pada mobil dan sepeda motor bisa saja diteruskan tapi syaratnya, kedua BUMN tersebut harus menyepakati lebih dahulu nilai kerjasama yang terbaru.
"Kalau dilanjutkan silakan tapi ini harus dilesaikan perhitungan. Dulu minta Pertamina penugasan karena ada jaminan penugasan," sebutnya.
Saat ini bisa atau tidaknya kontrak penugasan pemasangan RFID itu diubah nilai kontraknya tergantung rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), saat ini masih dalam tahap pengkajian oleh BPKP.
Sebelumnya Hatta mengatakan program pembatasan konsumsi BBM subsidi dan RFID sampai sekarang tidak jelas. Program ini berada di bawah koordinasi Kementerian ESDM. "RFID mana? Omdo (omong doang). Capek omdo terus. Pengendalian dan pembatasan mana?" kata Hatta kemarin.
(feb/rrd)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
