Sebenarnya untuk apa PPD bagi pemerintah Jakarta? "Kami butuh pool dan tanah PPD yang luas," ujar Wagub DKI, Basuki Tjahaja Purnama, beberapa waktu lalu.
Pool PPD akan digunakan untuk dijadikan pool bus Metromini, Kopaja, dan bajaj, supaya pemerintah bisa mengontrol kondisi mobil dan pengemudi angkutan itu. Selain itu, tanah kosong milik PPD di Ciracas juga akan dijadikan rumah susun.
Pemerhati BUMN, Naldy Nazar Haroen, mengatakan jika PPD jadi diakusisi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebaiknya dijadikan satu manajemen dengan BLU Transjakarta. Ini supaya pengelolaannya efisien.
Naldy, Ketua BUMN Watch itu, menilai perusahaan milik negara di Indonesia seringkali tak efisien karena ada BUMN yang sama bidangnya. Sebagai contoh BUMN karya seperti Adhi Karya, Nindya Karya, Hutama Karya, dan Wijaya Karya.
“Mereka akhirnya saling bersaing sendiri, padahal sama-sama BUMN. Tidak hanya di BUMN, di BUMD pun terkadang demikian,” kata Naldy, kepada detikFinance di Jakarta, kemarin.
Naldy menyarankan PPD disatukan dengan Transjakarta. “Ini kan sama-sama bergerak di bidang transportasi. Saran saya disatukan agar saling mendukung dan semakin kuat, kemudian juga lebih low budget,” katanya. Next
(DES/DES)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
