Hal ini disampaikan dan diakui oleh Direktur Perencanaan dan Afiliasi Anak Perusahaan PLN Murtaqi Syamsuddin saat Coffee Morning di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Jumat (21/3/2014).
"Secara bisnis PLN mendapatkan monopoli power tetapi secara kepentingan negara kemampuan PLN untuk menyediakan listrik terbatas. Negara ini tidak diuntungkan kalau PLN dijadikan tumpuan untuk menyediakan listrik di negara ini," kata Murtaqi.
Murtaqi menjelaskan, PLN tidak sanggup untuk memenuhi permintaan listrik negara sebesar 5.700 megawatt (MW)/tahun, atau rata-rata pertumbuhan permintaan listrik 8,5% dengan pertumbuhan ekonomi 6,5-7%. Masalah utamanya adalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh PLN.
"PLN itu keuangan terbatas. Dari jumlah pertumbuhan permintaan listrik sebesar 5.700 MW/tahun untuk penuhi permintaan sampai 8.5%/tahun untuk pertumbuhan ekonomi 6,5-7%/tahun kami tidak sanggup. PLN terbatas. Sesuai RUPL (rencana usaha penyediaan tenaga listrik), kami buat elaborasi kebutuhan itu plus transmisi. Setidaknya kebutuhan mencapai US$ 125 miliar dalam 10 tahun ke depan atau US$ 12,5 miliar per tahun. (Dari jumlah itu) Kami sampaikan kami mampu hanya US$ 5 miliar/tahun atau Rp 50-60 triliun yang kami bisa eksekusi," tuturnya.
Sehingga mau tidak mau, pemerintah harus turun tangan dengan menciptakan model bisnis yang lebih kreatif untuk menjawab kebutuhan tenaga listrik di dalam negeri. Salah satunya dengan melibatkan sektor swasta.
"Ini sebetulnya sudah memberikan signal bahwa pemerintah tidak bisa bertumpu hanya pada PLN, harus dikembangkan model bisnis yang baru untuk ikut menambah kapasitas pembangkitan sesuai yang diharapkan," cetusnya.
(wij/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
