Koalisi Partai Belum Jelas, Pasar Obligasi Meredup

Jakarta -Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif maupun presiden ternyata berdampak pada pasar obligasi di Indonesia. Ketidakpastian politik ini dinilai akan berpengaruh terhadap penyerapan surat utang sehingga banyak perusahaan memilih menunda menerbitkan obligasi.

Presiden Direktur PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Ronald T. Andi Kasim menilai, hasil pemilu legislatif lalu tidak menghasilkan kemenangan satu partai dominan sehingga membuat ragu para pelaku pasar.


"Pasar obligasi belum sebaik tahun lalu alasannya pemilu. Hasil kemarin tidak ada suara dominan, kelihatannya beberapa emiten masih ragu untuk menerbitkan obligasi dan lebih memilih untuk menunggu pilpres dulu," kata Ronald, Senin (12/5/2014).


Dia menyebutkan, ada sedikitnya 11 perusahaan yang memilih menunda untuk menerbitkan obligasi lantaran ketidakpastian politik ini. Nilainya mencapai Rp 3,5 triliun. Perusahaan-perusahaan ini berasal dari berbagai sektor baik perbankan, konstruksi, properti, transportasi, dan lain-lain.


"Mereka memilih di-hold dulu menunggu pilpres karena tidak seperti yang diharapkan tidak ada partai dominan yang menang, mereka akhirnya menunda karena was-was dan lebih memilih wait and see. Ada 11 perusahaan yang menunda menerbitkan surat utang," ujar dia.


Bahkan, sudah ada 9 perusahaan dengan nilai Rp 15,3 triliun yang sudah masuk daftar tunggu untuk segera menerbitkan obligasi. Lagi-lagi, ini harus ditahan karena masih menunggu terbentuknya partai koalisi.


"Pipeline sudah Rp 15 triliun siap-siap. Tapi mereka masih menunggu. Mereka masih ragu-ragu. Pipeline surat utang yang akan ditangani hingga 9 Mei 2014 ada sebanyak 9 perusahaan,” kata Ronald.Next


(drk/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!