Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Syahrin Abdurrahman mengatakan kerugian ekonomis, antara lain pemerintah kehilangan nilai ekonomis dari ikan yang dicuri, Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang hilang, subsidi BBM yang dinikmati kapal perikanan yang tidak berhak.
Selain itu, lanjut Syahrin, pencurian ikan berdampak pada Unit/industri Pengolahan Ikan (UPI) di dalam negeri kekurangan pasokan bahan baku, sehingga melemahkan upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan daya saing produk perikanan.
"Kemudian mata pencaharian nelayan skala kecil yang kalah bersaing dengan kapal asing," katanya kepada detikFinance di kantornya, Selasa (8/7/2014)
Sementara kerugian ekologis, antara lain berupa kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya, yang diakibatkan oleh penggunaan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan (API/ABPI) yang tidak ramah lingkungan.
Di samping itu, praktik pencurian ikan menyebabkan kesulitan bagi otoritas pengelolaan perikanan untuk mendapatkan data potensi sumber daya perikanan yang akurat, untuk mengatur kuota pemanfaatan sumber daya perikanan.
Untuk kerugian sosial, terbukti bahwa praktik pencurian ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) menyebabkan nelayan dalam negeri yang didominasi oleh nelayan-nelayan skala kecil, menjadi kalah bersaing, dan berpotensi mendesak mata pencaharian masyarakat nelayan kecil.Next
(wij/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
