Presiden Baru Perlu Rampingkan Struktur Pemerintahan

Jakarta -Rakyat Indonesia telah melaksanakan pemilihan presiden (pilpres). Hasilnya pun sudah sedikit bisa terbaca melalui hasil hitung cepat (quick count).

Sejumlah lembaga survei merilis hasil quick count yang berbeda. Sejumlah lembaga survei seperi Puskaptis, LSN, JSI, dan IRC memenangkan pasangan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara Litbang Kompas, RRI, SMRC, CSIS-Cyrus, Pol Tracking, LSI, Indikator Politik, dan sejumlah lembaga lain menetapkan pasangan nomor urut 2, Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebagai pemenang pilpres.


Namun, David Sumual, Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), mengatakan hampir semua lembaga survei menyatakan Jokowi-JK memenangi pilpres. "Hanya ada 4 lembaga yang berbeda. Masyarakat juga tahu lembaga mana yang kredibel. Lembaga yang menyebutkan Jokowi-JK saya rasa kredibel, seperti RRI," tuturnya kepada detikFinance, seperti dikutip Minggu (13/9/2014).


Ke depan, tambah David, pasar akan mencermati rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Jokowi-JK bila sudah resmi memimpin Indonesia. Salah satunya adalah menyusun kabinet.


"Pak Jokowi sudah berjanji tidak akan menyusun kabinet berdasarkan bagi-bagi kursi. Kabinet dijanjikan akan diisi oleh kalangan profesional yang ahli di bidangnya," tegas David.


Bahkan, tambah David, jika memungkinkan Jokowi nantinya diharapkan bisa membuat struktur pemerintahan yang lebih ramping dan efisien. "Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah kementerian/lembaga terbanyak di dunia. Nantinya pembentukan kementerian/lembaga harus disesuaikan dengan visi-misi, jangan asal membuat lembaga baru dan menaruh orang karena kepentingan," paparnya.


Terlalu banyak kementerian/lembaga, menurut David, membuat pemerintah menjadi tidak efektif karena sulit berkoordinasi. "Belum lagi ternyata ada lembaga yang sebenarnya tidak perlu, tidak berjalan, dan tumpang tindih dengan yang sudah ada. Ini membuat pemerintahan tidak efektif," sebutnya.


Oleh karena itu, menurut David, Jokowi jika terpilih nanti bisa membenahi masalah tersebut. "Pak Jokowi sudah berjanji. Nanti kalau terpiih benar tidak mau menjalankan ini? Harus ditagih," katanya.


(hds/hds)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!