Direktur Utama PT PLN Persero Nur Pamudji mengaku menanti proyek PLTU terbesar di ASEAN tersebut sangat melelahkan. Sebagai calon pembeli listrik dari PLTU Batang, PLN kini pesimistis proyek ini akan selesai tepat waktu.
"Awalnya kita optimistis proyek PLTU Batang yang besar itu bisa cepat pengerjaannya jika diserahkan swasta terkait masalah pembebasan lahannya, tapi nyatanya justru lebih melelahkan mengurusinya," ucap Direktur Utama PT PLN Persero Nur Pamudji kepada detikFinance, Rabu (9/7/2014).
Nur menceritakan, dengan masalah pembebasan lahan diserahkan ke swasta, diharapkan swasta lebih fleksibel dalam membeli harga tanah warga yang masuk dalam proyek PLTU Batang dengan nilai proyek US$ 4 miliar tersebut.
"Ternyata susah, di sana itu kan ada ratusan warga yang punya tanah, di mana dia harus membeli dengan harga tanah yang sama dan berlaku bagi ratusan pemilik tanah, menentukan harga patokannya ini yang nggak kelar-kelar, bahkan ada yang nggak mau melepas tanahnya," kata Nur.
Akibatnya, kapastian pendanaan atau financial closing untuk kesekian kalinya tertunda, tahun ini direncanakan pada Oktober 2014, dipastikan proyek PLTU Batang tidak akan selesai pada 2018.
"Tentunya kalau tidak melakukan langkah antisipasi yang ditakutkan Jawa krisis listrik pasti terjadi," ujarnya.
Nur mengatakan, saat ini PLN sebagai calon pembeli dari listrik yang dihasilkan PLTU Batang, sudah mencoret proyek PLTU Batang sebagai pemasok listrik pada 2018, karena sudah dipastikan akan molor dari jadwal. Tahap konstruksi saja pembangkit PLTU membutuhkan waktu 4 tahun.
"Jadi kita sudah siapkan alternatif lain yang kapasitas pembangkitnya mencapai 2.000 MW, sehingga dapat menutupi tidak masuknya listrik dari PLTU Batang, tapi saya nggak mau kasih tahu dulu proyeknya di mana saja sebelum benar-benar matang, takut terjadi spekulasi," tutupnya.
(rrd/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
