Ketua BPK Rizal Djalil mengatakan, sejak 1994 sampai 2012 terlihat peningkatan belanja pegawai yang signifikan. Pada 1994 belanja pegawai masih Rp 7 triliun, sementara pada 2012 menjadi Rp 255,83 triliun. Artinya, meningkat 36,5 kali.
Di samping itu, di pos Dana Alokasi Umum (DAU) porsi belanja pegawai juga terus meningkat sejak 2001, kecuali 2002 dan 2006. Porsi tertinggi terjadi pada 2010 yang mencapai 103,43%.
"Kalau nanti masyarakat bertanya kepada kita semua, kue pembangunan APBN yang menikmati siapa? Kalau melihat angka ini, ya birokrasi yang menerima," tegas Rizal saat penyampaian laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2013, di depan anggota DPD RI, Jakarta, Selasa (8/7/2014).
Sementara itu, untuk belanja modal atau infrastruktur dari 1994 sampai 2012 justru ada penurunan dalam hal proporsi. Pada 1994, belanja modal masih lebih dari 30% sementara 2012 tidak sampai 20%.
Menurut Rizal, tidak mengherankan jika BPK setiap tahunnya tidak menemukan infrastruktur yang terbangun dengan memadai. "Kalau kue pembangunan itu untuk rakyat, belanja modal harusnya ditingkatkan. Kalau posisi seperti ini terus, maka akan menjadi bahan politik yang luar biasa," terangnya.
(mkl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
