Akan tetapi, tetap saja wacana tinggal wacana. Tak ada yang terealisasi. Ini pula yang membuat Badan Anggaran DPR sempat melontarkan komentar bahwa program pembatasan konsumsi BBM di bawah koordinasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nol besar.
Pengamat energi ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, pada dasarnya target dari program-program tersebut adalah mengurangi konsumsi BBM. "Selama inti permasalahan kita yaitu subsidi masih besar dan sulit untuk mengurangi konsumsi BBM. Apalagi program yang ada tidak sesuai antara biaya dengan manfaat," katanya kepada detikFinance, Minggu (13/7/2014).
Oleh karena itu, Komaidi menegaskan kebijakan yang paling tepat adalah menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 8.000 per liter. Langkah ini dinilai mampu mengurangi beban anggaran negara, dan membantu pengembangan bahan bakar gas (BBG).
"Jadi paralel. Konversi ke gas juga bisa langsung, karena harganya pasti akan kompetitif," sebut Komaidi.
Sedangkan untuk program pembatasan, seperti yang sempat diwacanakan, menurutnya juga bisa dijalankan meski hasilnya tidak maksimal. "Paling kalau semua dilaksanakan bisa mengurangi konsumsi 1 juta KL (kiloliter). Tapi dengan harga BBM naik, konsumsi sudah pasti berkurang," ujarnya.
Ia mengakui, dalam waktu dekat memang tidak tepat bila kebijakan kenaikan harga diambil pemerintah. Menaikkan harga BBM baru bisa dilakukan oleh pemerintahan mendatang.
"Kalau dari visi-misi, kedua calon presiden ingin memperbaiki itu. Tapi kita tetap tunggu berani atau tidak, karena pastinya ini bukan kebijakan yang bisa menyenangkan masyarakat," jelasnya.
(mkl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
