Corporate Secretary Adhi Karya M Aprindy menjelaskan, pengembangan moda transportasi monorel Jabodetabek ini masih menunggu payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) untuk penugasan. Perpres dibutuhkan karena moda yang membentang sepanjang 39,03 km ini dibangun melewati dua provinsi yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Aprindy menilai, izin baru keluar setelah era pemerintahan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Alhasil, warga Cibubur dan Bekasi harap bersabar karena proyek ini rencananya baru dimulai tahun depan.
"Kita tunggu saja, semoga di pemerintahan yang akan datang. Memang ini baru diputuskan untuk Perpres-nya pada pemerintahan Pak Jokowi," kata Aprindy kepada detikFinance, Rabu (27/8/2014).
Meski masih menunggu restu, namun Adhi Karya bersama konsorsium BUMN telah mempersiapkan detail desain dan dana. Secara teknis dan kemampuan, Adhi Karya dan konsorsium tidak ada persoalan.
Konsorsium sendiri melibatkan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM), PT INKA (Persero), PT Len Industri (Persero), PT Jasa Marga Tbk (JSMR), dan bank-bank BUMN.
"Secara kemampuan teknik dan pembiayaan, kami sudah siap. Kami punya perusahaan pre cast dan pengalaman mengerjakan konstruksi," jelasnya.Next
(feb/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
