Menurut Raja Sapta Oktohari, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), tugas Jokowi-JK selanjutnya adalah membentuk kabinet. Dia menilai Jokowi-JK perlu memaksimalkan jumlah menteri yang berasal dari kalangan profesional.
Sebagai presiden dan wakil presiden yang latar belakangnya pengusaha, lanjut Okto, Jokowi-JK seharusnya mampu mengidentifikasi kebutuhan untuk mendorong perekonomian nasional.
"Termasuk di dalamnya, postur kabinet seperti apa yang diperlukan untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan bermartabat. Apalagi Jokowi-JK juga merupakan kader Hipmi yang sudah teruji kemampuannya sebagai tokoh nasional,” kata Okto dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/8/2014).
Dengan komposisi kabinet yang tepat, tambah Okto, diharapkan pemerintah bisa langsung tancap gas melaksanakan program-program yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi nasional pada 100 hari pertamanya.
“Kami mengingatkan bahwa kita akan memasuki ASEAN Economic Community. Artinya dalam waktu dekat kita akan terintegrasi dengan perekonomian di kawasan Asia Tenggara. Hanya daya saing ekonomi lah yang akan menjamin Indonesia dalam percaturan ekonomi dunia ini,” paparnya.
Okto menyebutkan, fokus permasalahan yang harus segera diselesaikan pemerintahan baru adalah masalah subsidi bahan bakar, perburuhan, hingga infrastruktur.
“Subsidi bahan bakar jangan lagi menjadi beban APBN dalam melaksanakan pembangunan. Lebih dari Rp 300 triliun dialokasikan untuk subsidi, jika dana itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, sudah berapa kilometer jalan yang bisa dibangun, berapa bandara dan pelabuhan yang bisa diselesaikan pembangunnya,” tegasnya.
(hds/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
