Ini Saran BI untuk Jokowi-JK di Bidang Ekonomi

Jakarta -Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Artinya, pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat memimpin Indonesia mulai Oktober 2014 mendatang.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Juda Agung mengatakan, dengan putusan ini artinya pasangan tersebut sudah harus mempersiapkan diri untuk menata kebijakan termasuk di bidang ekonomi moneter.


Ada beberapa catatan yang menjadi rekomendasinya kepada pemerintah baru ini. Yang utama, ia menegaskan, adalah reformasi subsidi.


"Siapa pun tahu kalau subsidi di sektor energi BBM (bahan bakar minyak) dan listrik sudah sangat membebani negara. Jadi jalan satu-satunya adalah reformasi subsidi dengan melakukan realokasi (pengalihan) subsidi ke sektor lain seperti ke sektor infrastruktur," ujar Juda di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Jumat (22/8/2014).


Rekomendasi selanjutnya adalah melanjutkan reformasi struktural di sektor perdagangan ekspor dan impor.


Menurutnya, curent account yang masih defisit disumbang oleh masih tingginya transaksi impor migas sejalan dengan masih tingginya ketergantungan pada sumber energi berbasis fosil ini.


"Sehingga di sini yang harus direformasi," kata dia.


Reformasi struktural yang dimaksudnya, harus dapat mendorong terwujudnya keanekaragaman atau diversifikasi energi di Indonesia.


"Kalau bisa didiversifikasi, maka ketergantungan minyak bisa dikurangi, impor minyak berkurang, ketimpangan neraca karena banyak impor minyak tadi juga bisa dikurangi," tegasnya.


(ang/ang)

Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!