Alasannya, Freeport butuh belanja modal (capital expenditure) yang cukup besar, salah satunya untuk membangun smelter. Pasalnya, selama ini Freeport mengklaim keuntungannya berkurang karena UU larangan ekspor tambang mentah.
Nanti jika smelter sudah jadi dan bisa kemblai mengekspor, Freeport janji mau membayar lunas sisa dividennya. Bagaimana respons Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai kuasa pemegang saham pemerintah di Freeport?
Menteri BUMN Dahlan Iskan menyambut baik niatan Freeport. Meski demikan pihaknya tetap akan menagih kekurangan pembayaran dividen.
"Katanya sudah mau bayar Rp 800 miliar, diterima lah berapa pun, tapi nanti tagih lagi," kata Dahlan di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Sebelumnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Dahlan menyampaikan realisasi setoran dividen tahun 2014. Faktanya dividen telah terkumpul sebesar Rp 36,2 triliun dari target Rp 40 triliun.
Kekurangan pembayaran dividen karena tidak ada setoran dividen dari PT PLN (Persero) sebesar Rp 4 triliun dan juga dari Freeport Indonesia sebesar Rp 1,5 triliun.
"Kekurangan dividen akan diupayakan dipenuhi dari PT Freeport dan dari BUMN lainnya," terangnya.
Pemerintah Indonesia saat ini hanya memiliki 9,3% saham di Freeport Indonesia. Sehingga porsi jatah dividennya dari total labanya juga hanya setara kepemilikan saham tersebut.
(feb/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
