"Siap, kita harus siap dengan segala kemungkinan. Nggak ada istilah nggak bisa," kata Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Besaran anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan pilpres. Tentunya juga dengan mempertimbangkan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) karena pemungutan suara ulang belum tentu dilakukan seluruh wilayah.
Sebagai informasi, anggaran untuk pengadaan pilpres 1 putaran adalah sebesar Rp 3,2 triliun. Untuk pemilihan ulang, Askolani belum bisa menentukan anggaran yang dibutuhkan.
"Butuh berapanya kita nggak tahu, tergantung keputusan MK. Berapa pun kita siap," sebutnya.
Menurutnya, ini tidak bisa disebut sebagai pemborosan. Ada hak-hak demokrasi yang memang harus dianggarkan oleh negara. Namun jika sampai ada pilpres ulang, bisa saja pemerintah perlu berhemat.
"Kita akan hemat-hemat. Demi demokrasi juga kan," tukas Askolani.
(mkl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
