Ketika jatah BBM terlampaui, biasanya akan dibayarkan pada tahun berikutnya. Mekanisme ini disebut dengan carry over.
Namun, Dolfie OFP, Anggota Komisi XI DPR, tidak sepakat bila carry over subsidi BBM tahun ini dibayarkan oleh pemerintahan baru. Tercatat dari total Rp 291,1 triliun anggaran belanja subsidi BBM tahun depan, Rp 40 triliun di antaranya adalah carry over.
"Kalau kuota dan anggaran subsidi BBM jebol di 2014 ya pemerintahan SBY yang harus menanggung," tegas Dolfie di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Kamis (21/8/2014).
Dolfie menuntut janji pemerintahan SBY yang tidak akan membebani pemerintahan baru. Carry over, menurutnya, adalah beban yang cukup besar.
"Tidak boleh di-carry over ke pemerintah baru. Janji pemerintahan SBY juga tidak akan membebani pemerintah baru," ujarnya.
Jebolnya subsidi BBM, tambah Dolfie, terjadi pada masa pemerintahan SBY. Sehingga seharusnya juga harus diselesaikan sekarang, bukan dialihkan kepada pemerintah baru.
"Jadi apapun yang terjadi di pemerintahan SBY, harus ditanggung pemerintahan SBY," tegas Dolfie.
(mkl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
