Padahal, banyak program infrastruktur yang harus dijalankan lebih awal. Di antaranya adalah National Capital Integrated Coastal Development (NCIC), tol laut, tol pantai utara (pantura) Jawa, Trans Sumatera, Trans Jawa, dan Trans Sulawesi.
"Agar program tersebut dapat terealisasi, maka pemerintah sekarang dan DPR harus ubah RAPBN 2015 yang sudah disampaikan. Diubah sekarang," kata Dedy Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas di kantornya, Jakarta, Jumat (22/8/2014)
Caranya adalah melalui anggota fraksi partai pendukung pemerintah dalam pembahasan RAPBN yang akan berlangsung selama sebulan mendatang. Visi, misi serta program yang menjadi arahan dari Jokowi bisa masuk dalam RAPBN.
Bila harus menunggu awal 2015 untuk dilakukan APBN Perubahan tidak akan efektif. Sebab nanti DPR dihuni oleh anggota baru yang dimungkinkan harus belajar terlebih dahulu.
"Kan ini baik buat negara. Agar bisa dilakukan cepat, maka diubah sekarang. Pemerintah bisa menyesuaikan,"ujarnya.
Pemerintah baru pun nanti dalam 100 hari kerjanya bisa memulai langsung dengan melakukan tender proyek. Mekanisme ini dikenal dengan nama tender bersyarat.
"Bisa langsung tender bersyarat. Begini, kalau tidak disiapkan sekarang itu kapan beresnya," terang Dedy.
(mkl/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
