Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas Dedy S Priatna mengatakan proyek tersebut akhirnya diserahkan kepada pemerintah baru. Walaupun sebelumnya masuk dalam program 100 hari terakhir pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Karena ada protes dari Pertamina, maka Pak Chairul Tanjung (Menko Perekonomian) minta diserahkan saja kepada pemerintahan baru," ujar Dedy di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (22/8/2014).
Proyek ini merupakan hasil kerjasama antara Indonesia dengan Jepang. Rencananya akan dibangun pelabuhan baru untuk menopang aktivitas industri di wilayah Bekasi dan Karawang, Jawa Barat. Alasannya kapasitas pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak cukup.
"Pembangunan pelabuhan ini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi bottleneck (sumbatan) arus barang ke Tanjung Priok di masa yang akan datang," sebutnya.
Ia menyebutkan, pihak Pertamina (PHE ONWJ) prinsipnya setuju. Namun sangat berkepentingan pada beberapa hal. Terutama pembangunan Cilamaya yang mampu mengganggu operasi dari kegiatan produksi migas.
"Itu yang akhirnya menjadi pembahasan dengan Pertamina," kata Dedy.Next
(mkl/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
