Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono yakin pemerintahan baru nanti akan melanjutkan program pembangunan kereta cepat ini.
"Teknologi masih terbuka, jadi kita nanti kemungkinan pemerintah baru untuk adakan seminar di mana semua teknologi dibuka," kata Bambang usai peresmian Center for Sustainable Infrastructure Development di kampus UI Salemba, Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Dia bercerita, proyek kereta cepat memikiki dua pilihan rute, pertama adalah Jakarta-Surabaya via Cirebon, yang kedua adalah Jakarta menuju ke Surabaya via Cirebon dan Bandung.
"Sedang dlakukan kajian Jakarta Surabaya, pertama Jakarta Cirebon Surabaya, kedua Jakarta-Bandung-Cirebon-Surabaya, dihitung cost-nya berapa, benefitnya berapa, analisisnya sedang dilakukan," kata Bambang.
Pembiayaan proyek ini dipastikan akan melalui skema public private partnership (PPP) atau kerjasama pemerintah dan swasta. Menurut perkiraannya, proyek ini akan menghabiskan investasi tak kurang dari Rp 200 triliun.
"Seberapa jauh kuat masuk bagian publik pemerintah, karena pasti public private, tidak mungkin pemerintah sendiri, swasta sendiri, ini berapa," tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignasius Jonan mengusulkan, lebih baik pemerintah membangun double track (rel ganda kereta) di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, ketimbang proyek kereta cepat.
"Kondisi perkeretaapian kita cenderung dibutuhkan di 4 pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua. 25.000 Km double track di 4 pulau lebih dibutuhkan daripada high track Jakarta-Bandung," ujar Jonan.
(zul/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
