Demikian dituturkan Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono saat berbincang dengan detikFinance di kantornya, akhir pekan lalu.
"Rencana kami, ada 2,2 juta unit rumah. Sekitar 1,5 juta adalah rumah formal yang terdiri dari 900.000 unit berupa KPR rumah milik dan 600.000 unit hunian sewa. Kemudian sisanya 700.000 rumah swadaya yang terdiri dari 450.000 KPR swadaya dan 250.000 unit rumah baru swadaya," paparnya.
Basuki menerangkan, rumah formal yang dimaksud adalah hunian yang sepenuhnya dibangun oleh pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Rumah formal itu rumah yang dibangun pemerintah sepenuhnya sampai jadi bangunan. Itu pakai uang negara. Bentuknya bisa rumah tapak atau rumah susun. Setelah jadi, kita serahkan ke masyarakat yang membutuhkan baik itu dengan skema kredit untuk kepemilikan atau bisa juga sewa," jelas dia.
Rumah formal ini, sambung Basuki, tidak seluruhnya diperuntukkan untuk kepemilikan. Pasalnya, ada sekelompok masyarakat yang bahkan untuk membayar cicilan saja tidak sanggup.
"Ke depan, mungkin bentuknya rumah formal ini mungkin arahnya tidak pemilikan. Mungkin arahnya hunian itu sewa. Jadi semangatnya masyarakat tidak perlu memiliki tapi tidak boleh sampai kehujanan. Tapi itu sedang dikaji lagi, saya masih minta arahan dari Pak JK (Jusuf Kalla, Wakil Presiden) akan seperti apa teknisnya nanti," terangnya.Next
(dna/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
