Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Proton dengan Adiperkasa Citra Lestari. Namun, pemerintah membantah bahwa kerja sama ini merupakan kelanjutan proyek mobil nasional yang mandek sejak hempasan krisis ekonomi 1998.
Setya Novanto, Ketua DPR, ikut menanggapi soal kerja sama ini. Dia menghargai pilihan Jokowi yang membuka diri untuk investasi dari luar.
"Kita menghargai Pak Jokowi untuk melakukan pembicaraan dengan pihak-pihak di luar. Tentu kita menanggapi secara baik," tutur Novanto kala ditemui di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin (9/2/2015).
Namun, lanjut Novanto, kerja sama dengan investor luar negeri harus bermanfaat bagi Indonesia. Pengembangan industri dan produk dalam negeri harus dikedepankan.
"Kita perhatikan juga masalah-masalah berkaitan dengan produk produk dalam negeri. Sepanjang itu betul-betul memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, tentu kita hargai," sebut Novanto.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Saleh Husin menegaskan kerja sama yang dilakukan antara Proton dengan Adiperkasa Citra Lestari bukan untuk mengembangkan mobil nasional. Kerja sama tersebut tidak melibatkan pemerintah maupun BUMN.
"Penandatanganan MoU itu murni private to private. Tidak ada campur tangan pemerintah, baik APBN atau BUMN," tutur Saleh.
Saleh mengatakan, produk yang dihasilkan antara kedua perusahaan ini nantinya produk mobil yang sama dengan principal atau Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM). Saleh juga tidak sepakat bahwa rencana ini disebut sebagai mobil nasional (mobnas).
"Yang bilang mobnas siapa?" tegasnya.
(imk/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
