Plt Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Hediyanto W Husaini menuturkan, hingga akhir Maret 2015, Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta hanya mampu lakukan lelang atas 9,31% proyek infrastrukturnya dari yang ditargetkan sebanyak 566 paket proyek senilai Rp 2,8 triliun.
Alasannya, kata dia, adalah pada teknis perencanaan program pembangunan infrastruktur yang lebih rumit mengingat struktur kota DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ini sudah terlanjur padat.
"Di Jakarta untuk desain saja butuh persiapan yang lebih matang dibandingkan dengan daerah lain untuk pembangunan. Selain itu, teknisnya pun jadi lebih rumit," tutur dia memberi alasan saat ditemui usai kunjungan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (7/4/2015).
Posisi terendah kedua adalah Pemerintah Pusat II yang hanya bisa melakukan lelang 11,13% dari 388 paket proyek senilai Rp 1,04 triliun. Dan urutan berikutnya adalah Pemerintah Pusat I yang hanya bisa 17,43% dari 167 paket proyek senilai Rp 338 miliar.
Di posisi keempat terendah adalah Banten dengan 16,47% dari 238 paket proyek senilai Rp 2,08 triliun dan Kalimantan selatan di posisi kelima dengan pelaksanaan lelang hanya 20,05% dari 399 paket proyek senilai Rp 1,46 triliun.
Selain faktor teknis, masalah politik ternyata juga cukup mempengaruhi kegiatan pelelangan proyek ini. Maklum, investor umumnya cenderung menahan diri dalam berpatisipasi pada proyek pemerintah saat kondisi politik kurang stabil.Next
(dna/ang)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
