"Tim 7 sudah dibentuk, nanti kita akan bicarakan mekanismenya, sifatnya konstruktif, solusi menyelesaikan masalah persoalan yang perlu diperbaiki disitu, kita perbaiki ditangani tim 7 untuk cari soal-soal yang selama ini belum match," kata Chatib pada acara serah terima jabatan Plt Menkeu dari Hatta Rajasa ke Chatib Basri di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (21/5/2013)
Sementara itu, Mantan Plt Menkeu Hatta Rajasa ditempat yang sama mengatakan pemerintah mempunyai tiga opsi terkait persiapan proyek JSS termasuk feasibility study, pembuatan basic design. Pertama opsi, persiapan proyek dikerjakan oleh pemrakarsa, kedua dikerjakan oleh BUMN dan swasta dan ketiga dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah. Setiap opsi memiliki kekurangan dan kelebihan yang harus segera diputuskan.
"Saya kira betul tim 7 masih usulkan yang akan dibawa di rapat koordinasi di dalam tim pengarah, saya sebagai ketua tim pengarah akan nanti dengarkan alternatif dari sekian banyak pilihan yang terbaik yang harus kita lakukan," katanya.
Sebelumnya ketika Menteri Keuangan dijabat Agus Martowardojo sempat mengusulkan revisi Perpres No 86 Tahun 2011 tentang KSISS. Agus satu-satunya menteri yang menolak feasibility study (FS) dikerjakan oleh swasta dalam hal ini pemrakarsa JSS. Agus ngotot agar studi JSS dilakukan pemerintah melalui APBN, setelah itu ditender ke swasta.
Dalam perkembanganya usulan itu menuai perdebatan karena bakal mengancam kiprah pemrakarsa (pemda Lampung-Banten dan Artha Graha) untuk menyiapkan proyek JSS termasuk studi kelayakan dan basic design.
Masalah ini dibahas di kantor menko, yang kemudian dibentuk tim 7 sebagai tim inti yang membahas perbaikan maupun rekomendasi terkait persiapan pembangunan JSS.
Sejak Juli tahun lalu sejatinya masalah ini sudah ada keputusan namun hingga kini sudah hampir satu tahun belum ada hasil. Jembatan Selat Sunda ditargetkan mulai groundbreaking tahun 2014. Proyek jembatan sepanjang 29 km itu rencananya akan menelan dana sedikitnya Rp 100 triliun.
(hen/hen)
