Dari 'Bank Tanpa Cabang' Hingga Redenominasi, Darmin Laporkan Kinerjanya ke DPR

Jakarta - Hari terakhir menjabat Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution melaporkan hasil kinerjanya ke komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Darmin menjelaskan beberapa capaiannya selama 4 tahun masa jabatan.

Diantaranya adalah terkait mengatasi bank-bank yang bermasalah, pembatasan kepemilikan bank umum maksimal 40 persen untuk lembaga keuangan, dan pembuatan bank tanpa kantor cabang (branchless banking) serta redenominasi.


Darmin menjelaskan, bagaimana BI dapat mengatasi bank-bank yang bermasalah. Mulai dari mempelajari permasalahan bank, memberikan pengawasan intensif, dan meminta bank segera menyelesaikan permasalah sesuai target yang ditetapkan.


"Kita kan ada tahapannya, yang penting bank tetap kan target dan selesaikan masalahnya, terus masuk ke pangawasan intensif, kalau tidak ya meninggal lah. Karena untuk menyelesaikan persoalan bank, ya bank itu sendiri yang harus bertanggung jawab," kata Darmin di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (21/5/2013).


Kemudian adalah terkait pembatasan kepemilikan bank umum maksimal 40 persen untuk lembaga keuangan. Aturan tersebut dikeluarkan pada Desember 2012. Contoh dalam persoalan ini dialami oleh DBS Group yang berencana mengakuisisi saham dari Bank Danamon.


"DBS bisa disetujui 67% asal ada komitmen secara tertulis untuk melonggarkan 3 bank BUMN (dalam membuka cabang dan persyaratan ekspansi) di Singapura," ujar Darmin.


Selain itu, Darmin juga memaparkan soal bank tanpa kantor cabang (branchless banking). Ia menuturkan rumitnya masyarakat, khususnya yang berada di desa dalam berhubungan dengan perbankan.


"Karena belum cukup uang untuk ditabung, tapi membutuhkan untuk transfer uang. Nah akhirnya kita ciptakan ini agar bisa lewat agen dan ponsel saja. Ponsel tinggal sebutkan alamat yang dituju, dan beberapa hari sampai," ungkap Darmin.


Terakhir adalah soal redenominasi. Darmin tidak menyebutkan sebagai prestasi namun hal itu sudah sampai menjadi pembahasan di tingkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


"Presiden mengatakan ini harus ada tim nasional dan itu sudah ditunjuk Wapres Budiono. Namun memang sedikit terundur. Nah tetapi dalam programnya jelas harus jalan. Karena kita merasa itu sebenarnya cermin pertama bagi suatu bangsa. Orang asing ke Indo itu pasti sudah anggap remeh. Nggak usah ditutup-tutupi lah. Mudah-mudahan nanti sejalan dengan tim nasional," pungkas Darmin.


(dru/dru)