"Menurut perhitungan kita berikan subsidi (Public Service Obligation) sebesar Rp 4.000 kepada penumpang KRL AC ekonomi sehingga masyarakat maksimal hanya membeli tiket seharga Rp 5.000 seperti dari Jakarta ke Bogor tarifnya itu Rp 9.000 jadi masyarakat cukup membayar Rp 5.000," ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan Hanggoro Budi Wirjawan saat berdiskusi dengan media di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Subsidi atau Public Service Obligation (PSO) nantinya akan diberikan kepada seluruh penumpang KRL Jabodetabek bukan melalui mekanisme hanya golongan masyarakat tertentu. Tahun 2013, alokasi anggaran subsidi untuk KRL ekonomi hanya sebesar Rp 156 miliar.
"Kalau segmen atau target subsidi tertentu itu ribet dan penyimpangan itu besar sekali. Ini membuat catatan temuan dan kita optimalkan anggaran yang ada untuk seluruh penumpang Jabodetabek. Selain itu DPR juga mendukung agar pembagian PSO secara menyeluruh," katanya.
Namun ada syarat khusus yang harus dilakukan PT Kereta Commuterline Jakarta (KCJ) agar penerapan subsidi dan penghentian operasional KRL non ekonomi dilakukan. PT KCJ diharapkan dapat menyelesaikan proyek E-Ticketing paling lambat bulan Mei 2013.
"Kalau KRL, KRL ekonomi non AC menjadi AC kita tetapkan 1 Juli 2013. Namun pelaksanaan E-ticketing harus tuntas di bulan Mei ini," cetusnya.
(wij/hen)
