Dewan Kedelai Nasional (KDN) kondisi saat ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan kondisi Orde Baru di bawah kekuasan Presiden Soeharto, pada waktu itu harga-harga dikontrol agar tak terjadi lonjakan.
"Dulu zamannya Soeharto tidak pernah terjadi kejadian seperti ini (harga kedelai melonjak)," ungkap Ketua Dewan Kedelai Nasional (DKN) Benny Kusbini kepada detikFinance, Senin (2/9/2013).
Salah satu cara yang dilakukan oleh Soeharto saat itu adalah mengontrol ketat terhadap harga komoditas yang dinilai penting bagi hajat hidup orang banyak.
"Seharusnya harga kedelai dikontrol pemerintah karena komoditas ini sebenarnya merupakan pangan strategis yang harus dilindungi sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Alasannya, menyangkut hajat hidup orang banyak," imbuhnya.
Benny menilai, gejolak harga beberapa komoditas yang selalu mengalami kenaikan tinggi karena pemerintahan saat ini menganut sistem ekonomi liberal. Akibatnya, harga komoditas strategis yang seharusnya dijaga keseimbangannya oleh pemerintah, justru ditentukan mekanisme pasar.
"Perdagangan kedelai dilakukan sepenuhnya atau 100% dikuasai oleh pihak swasta. Mereka itu terdiri dari 6-8 perusahaan itu saja yang menguasai perdagangan kedelai," katanya.
Untuk mencegah terjadinya kartel harga kedelai, pemerintah juga perlu mengatur tata niaga impor kedelai. Impor kedelai ini seharusnya hanya dilakukan satu pintu oleh pemerintah melalui Kementerian/Lembaga lain yang ditunjuk.
Benny meminta pemerintah mengambil alih kontrol harga kedelai. Jika tidak, petani kedelai lokal yang akan menjadi korban.
"Pemerintah saat ini tidak memberikan atensi sama sekali kepada petani. Oleh karena itu saya setuju perajin tahu dan tempe itu mogok karena nasib 3.000 petani kedelai saat ini termarginalkan," kata Benny.
(wij/hen)
