Pengembang beralasan tidak bisa dipaksa membangun hunian murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) karena bukan dinas sosial.
Mewakili pengembangan perumahan dan apartemen, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Setyo Maharso menjelaskan pengembang properti bukan dinas sosial yang berbisnis untuk merugi. Pengembang juga harus mencari keuntungan alias laba sebesar-besarnya.
"Pengembang bukan dinas sosial. Selama dapat untung dan bisa bayar gaji karyawan okelah," ucap Setyo di sela peluncuran Apartemen Pejaten Park Residence di Jakarta Selatan, Sabtu (23/11/2013).
Setyo menjelaskan persoalan membangun properti murah bagi masyarakat kelas bawah di DKI dan sekitarnya adalah lahan. Harga lahan yang terus naik sangat membebani pengembang.
"Kalau membangun menengah ke bawah. Dari sisi pengembang kita harus berkelanjutan membangun. Harga tanah sangat berpengaruh," jelasnya.
Proyek properti rumah sangat dimungkinkan kalau pemerintah bertugas menyediakan lahan. Hal ini menurutnya bisa mendorong pengembang bersedia menyediakan properti murah bagi masyarakat kelas bawah.
"Mungkin selama pemerintah bertugas sebagai land bank. Misal Pemprov DKI menyediakan lahan," tegasnya.
(feb/ang)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
