Menurut Sekretaris Umum Ikatan Ahli Pracetak dan Prategang Indonesia, Hari N Nugraha, saat ini pembangunan infrastruktur yang terlambat di Indonesia salah satunya dipengaruhi karena kondisi faktor politik.
"Itu sangat berpengaruh. Kami juga harus didukung dari politik. Karena kita yang kerjakan, mereka yang memback up dengan kebijakan-kebijakan. Kita harus bersinergi untuk membangun infrastruktur di negeri ini," ujar Hari dalam dalam konferensi pers Concrete Show di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Selasa (7/10/2014).
Hari mengatakan, saat ini, para politisi lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya, dibanding untuk kepentingan rakyat. Maklum saja, tak sedikit para politisi di Senayan yang juga punya bisnis.
"Apa sih yang mereka omongkan, cuma bagi-bagi jatah, yang bisa eksekusi kan cuma kita. Dalam arti kata, saya melihatnya mereka kan selama ini kalau saya ikuti mereka lebih tertarik pada bisnisnya," paparnya.
Hari membandingkan dengan apa yang terjadi saat era orde baru. Dia mengatakan, pada zama Presiden Soeharto, pembangunan infrastruktur lebih berkembang dibanding saat ini. Dari sisi penyerapan anggaran pun menurutnya lebih efektif.
"Misalnya kalau ada anggaran Rp 100 triliun untuk infrastruktur, Rp 80 triliun itu terpakai sudah bagus. Kalau sekarang bagaimana?" tanya Hari.
Ia menilai, masuk era reformasi, pembangunan infrastruktur sedikit terkendala, karena banyak faktor politik yang menghambat. Dia memberikan contoh sederhana untuk pembangunan jalan dan kualitasnya. Saat zaman orde baru, kualitas jalan lebih bagus dan pembangunannya bergerak cepat, namun saat ini malah mengalami kemunduran.
"Habis masa reformasi, masyarakat bisa menilai toh. Politisinya terlalu gaduh. Contohnya jalan, yang masyarakat lihat sehari-hari. Jalan dan rumah. itu sehari-hari, jalan bagus pemerintah bagus," tutupnya.
(zul/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
