Bahlil Lahadalia, Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), mengatakan risiko buruk dapat terhindarkan bila pemerintah dan parlemen menjalankan tugas sesuai fungsinya. Bukan saling jegal yang bisa menimbulkan gejolak politik.
"Jika pemerintah dan DPR tidak menjalankan fungsinya dengan benar atau malah saling menjegal maka akan berdampak buruk untuk perekonomian nasional. Bisa seperti Amerika Serikat (AS)," kata Bahlil saat berbincang di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (8/10/2014).
Beberapa waktu lalu, pemerintahan AS sempat mengalami masalah besar. Parlemen tidak menyetujui anggaran untuk jaminan kesehatan yang akrab disebut Obamacare. Akibatnya, keseluruhan anggaran tidak mendapat restu dan pemerintahan sempat 'ditutup' (government shutdown).
Menurutnya, kedua pemerintahan Jokowi dan parlemen harus saling mendukung kebijakan yang dinilai penting untuk negara. Proses perdebatan harus ke arah kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu.
"Apapun kebijakan Jokowi-JK (Jusuf Kalla), kalau tidak didukung oleh legislatif maka akan menimbulkan persoalan baru," sebutnya.
Akibat politik yang memanas beberapa waktu terakhir, dampaknya sudah terasa di sektor keuangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah jatuh cukup tajam.
Bahlil berharap dinamika politik akan mereda kala Jokowi memulai pemerintahannya pada 20 Oktober mendatang. Saat itu, investor sudah bisa melihat komposisi kabinet Jokowi yang diharapkan punya kapabilitas dan integritas.
"Harapan kita ini tidak lama dan akan stabil lagi. Investor juga diharapkan bisa kembali menaruh dananya di Indonesia," kata Bahlil.
Ia tetap optimis, ekonomi Indonesia dapat tumbuh 7% dalam 3 tahun mendatang. "Kalau kabinet diisi oleh orang-orang yang kompeten, saya yakin ekonomi bisa tumbuh 7%," ujarnya.
(mkl/hds)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
