Namun, konsep PPP yang digagas sejak 2004 ini, tidak berjalan dengan mulus. Masih banyak tantangan dan hambatan yang ada di dalam proses pembangunan atau eksekusi proyek skema PPP.
Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto menjelaskan, ada beberapa alasan yang menyebabkan proyek infrastruktur skema PPP tidak berjalan mulus.
Ia menyebut, faktor koordinasi di berbagai level pemerintah hingga legislatif menjadi salah satu penghambat jalannya proyek KPS. Persoalan klasik lainnya adalah pengadaan lahan.
"Seperti Proyek Air Minum Umbulan di Jatim, karena banyak terlibat dalan koordinasi yakni melibatkan antar kabupaten itu jadi persoalan. Di kabupaten juga ada koordinasi dengan DPRD. Ini membuat jadi rumit. Ini jadi isu yang dibahas," kata Kuntoro usai pertemuan tertutup bersama kepala daerah dan pemimpin pemerintahan di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (6/9/2014).
Di tempat yang sama, Managing Director Boston Consulting Group Edwin Utama menerangkan, proyek KPS kurang sukses atau gagal karena dua hal. Persoalan pertama adalah proyek KPS yang ditawarkan tidak layak secara bisnis sehingga sepi peminat.
"KPS berhasil perlu swasta untuk tertarik masuk. Maka dia harus feasible. Untuk feasible perlu turun tangan pemerintah," ujarnya.
Kegagalan berikutnya adalah skema bantuan pendanaan seperti viability gap fund (VGF) yang tidak jelas tata cara pencairannya. "Kedua proyek dibantu pemerintah tapi nggak jelas bantuannya," jelasnya.
Contoh proyek KPS yang belum tuntas pembangunannya adalah Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2 X 1.000 MW di Batang, Jawa Tengah, Proyek Terminal Cruise Tanah Ampo Bali, Proyek Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Proyek Air Minum Umbulan Jawa Timur, Proyek Pembangunan Kereta Api Ekspres Layang Bandara Soekarno Hatta-Halim.
(feb/dnl)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
