Sistem ini telah dimatangkan dalam pertemuan 26 menteri kantor Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Pintunya berada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan nama sistem one stop service.
"Kita telah bicarakan bagaimana implementasi one stop service yang akan dicanangkan pada akhir Januari 2015," ungkap Sofyan usai memimpin rapat koordinasi di kantornya, Jakarta, Selasa (2/12/2014)
Franky Sibarani, Kepala BKPM menegaskan intinya adalah semua proses perizinan investasi hanya akan lewati instansinya. Karena perizinan merupakan satu insentif untuk investasi. Maka harus dipastikan cepat, sederhana, transparan dan terintegrasi.
Rumitnya perizinan sebelumnya mampu menghabiskan waktu bertahun-tahun. Apalagi untuk proyek dengan nilai investasi besar dan harus melibatkan banyak intansi. Seperti pembangkit listrik yang harus lewati setidaknya 52 izin.
Sama halnya pernah diungkapkan Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) Lukman Mahfoedz di industri migas. Ada 600 lembar perizinan untuk berinvestasi di sektor ini dengan waktu bertahun-tahun.
"Sekarang dipastikan lagi tidak ada yang tahunan," tegas Franky.Next
(mkl/ang)
