Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ikan segar menyumbang deflasi untuk November 2014. Andilnya mencapai 0,02% dengan penurunan harga sebesar 3,7 %. Hal ini karena pasokan ikan di dalam negeri makin banyak pasca kebijakan tersebut.
"Itu bagus," kata Indroyono di kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Indroyono mengatakan tidak hanya dua kebijakan tersebut yang membuat pasokan ikan bertambah dan harga turun tetapi ada 4 kebijakan Susi lainnya. Antara lain membuka data kapal-kapal ikan di internet sehingga semua orang tahu kapal bodong atau resmi, penanganan illegal fishing, kewajiban pemasangan VMS (Vessel Monitoring System) 24 jam. Terakhir yang paling ditakuti rencana penenggalaman kapal.
"Nggak 2 dong, ada 6 kebijakan," imbuhnya.
Terkait penenggelaman, Indroyono mengatakan kebijakan itu sudah diatur di dalam Undang-undang No.45 tahun 2009 tentang perikanan ayat 69 yang mengacu pada FAO code of conduct for responsible and sustainable fisheries. Ia menilai semua kebijakan yang Susi lakukan sudah benar demi memakmurkan rakyat.
"Jadi ini universal. Jadi langkah ini benar. Masyarakat sekarang bisa membeli ikan-ikan bagus dengan harga murah," jelas Indroyono.
Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait moratorium atau penghentian izin sementara untuk kapal tangkap ikan berukuran besar berdampak positif.
Kebijakan yang berlaku awal November lalu ini telah membuat pasokan ikan di dalam negeri berlimpah sehingga harga turun. Kapal-kapal besar terutama milik asing selama ini diduga aktif melakukan 'pencurian' ikan dengan berbagai modus termasuk dengan cara transhipment atau bongkar muat di tengah laut.
"Ikan segar andil deflasi 0,02% dengan penurunan harga 3,7%. Kita menduga ini karena aktifnya pemerintah melakukan pelarangan illegal fishing (pencurian ikan)," ungkap Kepala BPS Suryamin, kemarin.
(wij/hen)
