"Jumat lalu, beliau memerintahkan kalau bisa daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar dan pulau kecil yang berpenghuni kondisinya harus minimal sama atau lebih baik dengan negara tetangganya. Ini menyambut HUT RI ke-70," kata Indroyono di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Indroyono mencatat, saat ini terdapat 47 wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil-terluar Indonesia yang sudah mendapatkan akses listrik. Nantinya pasokan listrik yang ada di wilayah-wilayah itu sama atau lebih baik dibandingkan dengan negara tetangga.
Contohnya di Timor Leste yang sekarang ini pasokan listrik di sana 165 MW dengan pemakaian 110 MW, sehingga ada surplus 55 MW. Jadi provinsi terdekat dengan Timor Leste, yaitu Nusa Tenggara Timur, tidak boleh sampai kekurangan listrik.
"Di Timor Barat tidak boleh ada kekurangan listrik. Jadi NTT listriknya harus diupayakan," imbuhnya.
Tugas berikutnya bagi Indroyono adalah membangun konektivitas. Indroyono mengatakan akan mulai segera dibangun kapal-kapal perintis ukuran 750 dan 1.200 DWT terutama untuk ke wilayah Bitung dan Maluku Utara.
Pada Maret 2015, lanjut Indroyono, ditargetkan akan ada 66 rute penerbangan baru menuju daerah-daerah terpencil dan 86 trayek pelayaran baru. Di samping itu juga akan dibangun 7 bandara baru dan 80 pelabuhan baru yang beroperasi paling lambat Maret 2015.
"Kemudian untuk galangan kapal, PP (Peraturan Pemerintah) segera akan selesai untuk pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan merevisi PPh (Pajak Penghasilan)," katanya.
Indroyono juga mengatakan bahwa Jokowi memberi tugas meningkatkan kunjungan wisatawan asing. Untuk itu, pemerintah akan mengkaji aturan bebas visa 5 negara (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Rusia, dan Australia) untuk mengenjot pemasukan devisa dan penciptaan lapangan kerja baru.
Dengan banyaknya target dari Presiden Jokowi, Indroyono mengaku sudah membentuk 6 tim yang terdiri dari tim yang mengurusi galangan kapal, tim pelabuhan, tim kapal penumpang, tim kapal ikan, tim jaringan pengolahan ikan, dan tim yang mengurusi lembaga pembiayaan non bank.
(wij/hds)
