Adalah Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron yang mempertanyakan anggaran pengawalan Rp 2,2 triliun, di dalam anggaran Kementerian Pertanian, dalam Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2015.
Herman menyampaikan satu per satu jenis pengawalan. Di antaranya, pendampingan TNI Angkatan Darat (AD) untuk mendukung Upsus (Upaya Khusus), sebanyak 50 ribu orang per bulan dengan anggaran Rp 250 miliar.
"Saya lihat dari semalam itu, banyak sekali yang berkaitan dengan pengawalan. Ada yang judulnya pendampingan, tapi sebenarnya itu adalah pengawalan. Ini nggak jelas," ungkap Herman dalam rapat di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2015)
Herman pun mempertanyakan kepada Amran Sulaiman. Karena ini baru dalam kelompok tambahan anggaran Rp 16,9 triliun. Belum lagi bila diinventarisir dari anggaran yang sudah ada pada APBN 2015.
"Terlalu besar pengawalan yang dilakukan. Ini untuk apa? Gagah sekali sepertinya Pak Menteri ini banyak pengawalan," jelas anggota Fraksi Partai Demokrat ini.
Menurut Herman, lebih baik diberikan kepada yang lebih bermanfaat. Misalnya untuk tambahan pengelolaan lahan pertanian dan sebagainya.
"Kalau bisa kan diberikan yang bermanfaat kan lebih baik," jelas Herman.
(mkl/dnl)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
