Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Soegeng Poernomo mengatakan, tujuan aturan ini memang untuk menghapus calo di terminal penumpang bandara. Namun menurutnya, cara melarang menjual tiket di terminal tak tepat.
Soegeng menegaskan, seharusnya yang diperlukan penegakkan pengawasan oleh operator bandara seperti Angkasa Pura I dan II, bukan menghilangkan loket penjualan tiket.
"Kalau mereka (penumpang) ingin terbang mendadak, mereka ingin cari tiket di mana? Bisa 'mati' di situ. Akhirnya yang susah kan masyarakat juga. Minimal kalau sekarang ada 5, dikurangi jadi 2. Jadi dilakukan secara bertahap selama beberapa waktu," katanya usai diskusi dialog publik mengenai transportasi udara di Newseum Cafe, Jalan Veteran I no 33, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2015).
Ia mengatakan, persoalan calo di bandara sangat sederhana, karena hanya masalah pengawasan yang perlu ditegakkan. Menurutnya, perlu aparat hukum untuk mengatasi calo, namun dengan cara menghapus tiket di terminal lagi-lagi konsumen yang dirugikan.
"Pada akhirnya masyarakat yang menjadi korban. Masyarakat yang perlu pergi mendadak, telat transfer, jadi tidak bisa berangkat," tegasnya.
Sebelumnya Direktur Utama Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi mengatakan akan membangun pusat layanan atau service center. Tujuannya sebagai tempat pelayanan bagi penumpang yang akan melakukan reschedule atau penyesuaian jadwal terbang, hingga pembelian tiket secara tiba-tiba.Next
(hen/dnl)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
