Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, mengungkapkan bahwa sebenarnya JSS bukan proyek yang layak secara bisnis bila hanya mengandalkan pemasukan dari jalan tol. Investor belum bisa balik modal atau mencapai Break Even Point (BEP) hingga 50 tahun setelah beroperasi.
"Hitung-hitungan cash flow, nggak mungkin modal kembali dalam periode 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai 50 tahun dengan pengenaan tarif terjangkau," kata Adrinof di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Rabu (25/3/2015).
Karena susah balik modal dengan hanya mengandalkan tarif tol, Adrinof menyebut investor meminta konsesi lahan strategis dalam jumlah besar di sisi Lampung dan Banten. Penguasaan lahan semacam ini membuat harga tanah, kemudian berlanjut ke harga properti, menjadi semakin mahal.
"Dia nggak layak, investor tetap sangat minat. Pasti ada kompensasi lain. Kalau itu penguasaan lahan di lokasi strategis dengan skala luas, maka masyarakat berpenghasilan rendah makin banyak nggak bisa beli rumah. Kalau 1 proyek berpengaruh ke harga tanah atau properti untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah), maka kita tanggung dosa ke MBR," tegasnya.
Maka dari itu, pemerintah pusat lebih ingin mengembangkan dan memperbaiki dermaga Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Bakauheni. Pemerintah juga mendukung penambahan armada kapal baru dan revitalisasi kapal lama.
"Bangun dan perbaiki dermaga rusak, kemudian sebagian kapal diganti. Sehingga kecepatan penyeberangan yang selama ini makin turun nanti terbalik makin lama makin cepat," sebut Andrinof.
Pemerintahan Jokowi, lanjut Adrinov, akan mendorong program kemaritiman. Moda transportasi laut akan dimajukan, pelabuhan dan angkutan laut akan dibangun dan diperbaiki. Bila infrastruktur jembatan raksasa, seperti JSS, tetap dipaksakan dibangun maka tidak sejalan dengan program maritim.
(feb/hds)
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com
