"Harga daging sapi ini, kalau dibeli dari Selandia Baru dan Australia itu kondisinya sekarang di bawah sekitar Rp 60.000/kg. Pedagang ini mengambil keuntungan yang tidak wajar," ungkap Suswono saat ditemui usai acara Peluncuran Single Sign On (SSO) Karantina dan Layanan Elektronik (E Service) Perizinan Terintegrasi Dalam Kerangka INSW di Hotel Borobuddur, Jakarta, Senin (18/11/2013).
Menurut Suswono seharusnya harga daging sapi sudah beranjak turun. Apalagi sudah dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang pembebasan impor sapi.
Sesuai dengan Permendag Nomor 46/M-DAG/KEP/8/2013 Tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan serta Produk Hewan, mekanisme impor sapi baik bakalan maupun sapi siap potong menggunakan harga referensi (harga patokan) yaitu Rp 76.000/kg dan tidak akan menerapkan sistem kuota.
"Padahal impor sudah dibebaskan tetapi kenapa masih seret. Kenapa? Ada upaya menarik keuntungan yang tinggi," imbuhnya.
Oleh karena itu, ia mendesak agar dikeluarkan aturan setingkat Undang-undang yang bisa mengontrol harga di dalam negeri termasuk daging sapi. Aturan ini dinilai akan efektif untuk meredam harga dan melindungi konsumen dari upaya nakal para pedagang.
"Kita tidak punya undang-undang yang mengontrol harga. Di Malaysia ada. Ke depan kita harus punya kontrol harga itu agar pedagang layak mendapatkan keuntunganm" katanya.
Ia mencontohkan terkait liarnya harga pangan karena tak ada aturan harga, seperti terjadi pada kasus bawang putih harganya seharusnya hanya Rp 5.000/kg namun sampai Rp 60.000 bahkan Rp 90.000/kg.
"Kita hanya bisa mengimbau gunakan etika bisnis kepada para pengusaha. Jadi mengambil keuntungan yang wajar. Konsumen ini perlu perlindungan dan petani juga kita perlu perlindungan," jelasnya.
(wij/hen)
Berita ini juga dapat dibaca melalui m.detik.com dan aplikasi detikcom untuk BlackBerry, Android, iOS & Windows Phone. Install sekarang!
